PJID Banten dan Biro Kesra Tegaskan Kerukunan Umat Tetap Kondusif, ASN Diminta Junjung Profesionalisme

SERANG – Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Banten, Hairuzaman, bersama Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten, Abdul Haris Muntaha, M.E., menegaskan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Serang, sebagai bagian dari upaya memperkuat harmonisasi sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif.
Dalam sambutannya, Hairuzaman menyampaikan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah yang kaya akan keberagaman, baik dari sisi agama, budaya, maupun pandangan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, dinamika yang terjadi di masyarakat tidak hanya berlangsung antarumat beragama, tetapi juga di internal masing-masing umat beragama.
“Di kalangan umat Islam terdapat berbagai pandangan atau firqah. Begitu juga di kalangan umat Kristiani terdapat Katolik dan Protestan beserta berbagai alirannya. Ini adalah realitas sosial yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi kerukunan di Banten hingga saat ini tetap aman, kondusif, dan terjaga dengan baik.
“Jika ada persoalan yang muncul, pada umumnya lebih disebabkan oleh miskomunikasi dan disinformasi, bukan karena persoalan ideologi ataupun akidah,” tegas Hairuzaman.
Ia menambahkan, sejumlah persoalan yang pernah terjadi lebih banyak dipicu oleh informasi yang tidak lengkap, persoalan sosial, hingga masalah pribadi.
“Sering kali persoalan bermula dari informasi yang tidak utuh, persoalan sosial, bahkan masalah pribadi. Karena itu, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian dan persatuan,” lanjutnya.
Sementara itu, Abdul Haris Muntaha menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Kesra untuk terus menjaga keseimbangan dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah membeda-bedakan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan.
“Dukungan pemerintah mencakup sarana peribadatan, pendidikan, hingga operasional organisasi. Selama memiliki legalitas yang jelas, sah, dan organisasi berjalan baik, tentu akan kami dukung,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga nilai utama dalam bekerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni profesionalisme, proporsionalisme, dan kreativitas.
“Kita dituntut untuk bekerja dengan standar tinggi setiap hari, mulai dari kedisiplinan, pelaksanaan apel, kepatuhan terhadap kode etik, hingga pelaporan yang akurat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai abdi negara,” kata Abdul Haris.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dan program pemerintah harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak berharap sinergi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers dapat terus diperkuat demi menjaga Banten tetap damai, harmonis, dan sejahtera. (Sus)