Pemprov Banten dan DPRD Gelar Musrenbang RKPD 2027, Perkuat Sinergi Pembangunan Berkelanjutan

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (23/4/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyinkronkan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjembatani RPJMN dan RPJMD dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Banten, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, bupati/wali kota se-Banten, kepala OPD, serta perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, juga tokoh masyarakat dan ulama.
Dalam suasana pembukaan yang penuh khidmat, disampaikan doa dan harapan agar Gubernur Banten senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas. Hal ini mengingat padatnya aktivitas pengabdian beliau, termasuk tetap menjalankan agenda pelepasan jemaah haji di tengah kondisi kesehatan yang sempat menurun.
Dalam sambutannya, pimpinan DPRD memberikan apresiasi atas dedikasi Gubernur Banten serta menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang. Mengutip pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, disampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang merencanakan masa depannya secara sadar. Sementara itu, pandangan ekonom Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan perubahan struktural yang menentukan martabat bangsa.
Berdasarkan paparan, capaian indikator makro Provinsi Banten tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,25 poin, melampaui target dan berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,37 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,51 persen, serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,63 persen. Inflasi tercatat stabil di angka 2,74 persen, dengan rasio gini sebesar 0,312 yang mencerminkan peningkatan pemerataan pendapatan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menegaskan komitmennya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendukung penuh program pembangunan daerah. Fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada:
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan UMKM, koperasi, dan investasi
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan
Percepatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan
Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Pelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana
Selain itu, sinergi pusat dan daerah terus diperkuat, terutama dalam mengoptimalkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui berbagai program strategis. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi peran Bank Banten dan penguatan kolaborasi pajak daerah.
Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik, pemerintah daerah diminta tetap adaptif agar stabilitas ekonomi daerah terjaga. Di sisi lain, apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah pusat atas kebijakan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi guna mempertahankan daya beli masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong Provinsi Banten menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.