Serang, Suara-rakyat.ID – Setelah publik Banten ramai bertanya – tanya mengguncingkan siapakah kiranya 3 (Tiga) calon Pj Gubernur Banten yang bakal ditetapkan untuk diusulkan, kini terjawab sudah. Belum lama ini DPRD Banten telah menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Banten. Dari 3 (Tiga) nama calon yang telah ditetapkan akan diusulkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), rupaya ada salah 1(satu) nama calon Pj Gubernur Banten yang di luar dugaan telah masuk dalam usulan tersebut. Meskipun banyak publik yang menolak, namun fakta berkata lain, tetap saja lolos masuk usulan dalam 3 nama Calon PJ Gubernur Banten. Konon usulan nama calon yang telah ditetapkan dari salah 1 (satu) di 3 (Tiga) nama calon Pj Gubernur Banten yang ditolak banyak publik itu adalah Al Muktabar.
Jika dicermati sungguh sangat luar biasa, Al Muktabar sampai melenggang masuk usulan. Padahal sudah digemparkan dengan ramainya isu kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang berisi saran agar Al Muktabar tidak diusulkan dalam 3 (Tiga) nama calon Pj Gubernur Banten. Apa mau dikata??? Begitulah adanya, ternyata masuk usulan juga. Dengan demikian khawatir dibalik usulan calon Pj Gubernur Banten, jangan – jangan ada udang jadi ajang bancakan. Hal tersebut disampaikan pendiri lembaga Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum (RUSH), Hudjolly, terhadap awak media. Rabu (05/04/2023).
Menurut Hudjolly, Seperti lazimnya semua kepemimpinan akan ada sisi postif dan negative. Sisi positifnya, Al Muktabar semenjak memangku Pj Gubernur Banten, berhasil mengalihkan belanja anggaran daerah dari sesuatu yang memiliki visi orientasi jangka menenangan menjadi pembelanjaan yang tidak terarah, sporadic. Kenapa dibilang positif karena hal semacam itu yang dikehendaki oleh para rent seeker, baik yang bersembunyi di topeng birokrasi, ataupun yang bersembunyi di legislative.
Selanjutnya masih kata dia, mereka mudah mencari untung dalam situasi semacam itu, karena eksekusi kebijakan terkosentrasi di satu tangan, lobby, deal, selesai kebijakan. Susun argument dan alasan penguat. “Begitu kan selama ini yang terjadi. Perguruan tinggi digandeng untuk judgement kebijakan, ormas dan elit juga digandeng untuk itu. Artinya banyak yang digandeng, banyak yang makmur. Itu sisi positif yah” jelas Hudjolly dari Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum (RUSH), Jakarta.
Hudjolly pun terus memaparkan, bahwa sisi negatifnya, aspirasi dari masyarakat sudah naik ke atas, karena persoalan pada leadership yang bersifat top down. Harus dipuji semasa gubernur WH-AH ada mekanisme jemput aspirasi, secara politis ataupun yang naik ke atas melalui skema kepartaian. “Nah saat ini kan bukan unsure partai, tidak ada akar aspirasi yang merambat dari grassroot ke atas . Ini sekarang diploting dari atas, maka dia harus menjaga kepentingan dari atas,” Ucapnya.
Kata Hudjolly lagi, terkait dengan diperpanjang atau tidak itu menjadi veto pusat. Dan pergolakan di Banten menjadi mudah dipetakan. Mereka yang diuntungkan oleh situasi kepemimpinan PJ Gubernur tentu akan mempertahankannya, termasuk legislative. JIka diuntungkan ya akan pro dan mengusulkan namanya lagi. JIka masyarakat merasa tidak diuntungkan maka penolakan untuk usulan ulang adalah suatu kepantasan.
Tambah Hudjolly, tetapi perlu disadari bagaimanapun penetapan PJ Gubernur ini dalah agenda politik nasional. Banten terima beres saja, bukankah kemarin juga begitu. “ini sekarang dipastikan sudah ada lobby-komunikasi politik tingkat di pusat, atas, untuk memengaruhi keputusan penempatan PJ. Saya pakai diksi ”penempatan’ untuk menandaskan status politik dari PJ, siapapun yang ditempatkan,” tegasnya.
Kembali Hudjolly berceloteh, maka yang dapat dilakukan oleh Banten semestinya adalah memperkuat jejaring local strongman baik yang ada di legislative, partai, di pengusaha maupun elemen civil society untuk memperkuat pengamanan terhadap APBD Banten berikutnya. Jangan sampai jadi ajang bancakan membiayai logistic pemilu. Bahwa itu punya rakyat Banten, amankan, pastikan pos-pos nya yang menyentuh riil masy, bukan proyek titipan. “Karena susah melawan veto atas, maka solusinya jejaring local strongman ini mesti amankan kursi lapis kedua, posisi Sekda. Ini peluang yang masih bisa dimainkan oleh legistlatif, masyarakat dan mitra demokrasi di Banten, harus bisa merebut kursi sekda untuk mengamankan APBD Banten, siapapun PJ Gubernur nya nanti, semoga sekda nya dari dukungan aspirasi masyarakat Banten,” pungkasnya.(YG)
