Serang, Suara-Rakyat.ID
Media cetak maupun online yang berlokasi di Banten terancam bangkrut, pasalnya Anggaran untuk Publikasi penyalurannya dimonopoli perusahaan tertentu, selain itu adanya Aspirasi Dewan yang tidak jelas peruntukannya. Ditambah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten terhadap Anggaran Publikasi seperti luput dari pantauan pemerintah itu sendiri, hal ini yang diduga jadi penyebab keresahan para awak Media, pasalnya kebijakan Pemerintah dalam penyaluran Adevetorial maupun iklan dinlai tidak merata, sehingga dikhawatirkan Media Cetak Maupun Online Banten Terancam gulung tikar.
Sangat disayangkan Pemerintah Provinsi Banten seolah memberikan ruang pada OPD untuk melaksanakan kegiatan Publikasi tanpa arahan penggunaannya dari Pemerintah, padahal Anggaran Publikasi mencapai miliaran. Akibat dari lemahnya kontrol Pemerintah, dengan leluasa OPD melaksanakan kegiatan Publikasinya memakai jasa pihak ketiga, sehingga dalam penyaluran Adevetorial ataupun Iklan, dinilai jauh dari kata adil. Pihak ketiga yang dipercaya OPD semena-mena menentukan harga tayang dan relatif rendah ,” percuma kami buat e catalog segala jika pada akhir nya harus dipihak ketigakan, ucap Pepen.
Selain itu adanya Aspirasi Dewan yang bekerjasama dengan media ternama, lantas apa hubungannya Adevetorial dengan Aspirasi Dewan,” ungkap Saeful Rahman wartawan senior liputan Banten. Banyak para insan pers mempertanyakan, bahkan ada banyak media memberitakan
terkait Aspirasi, namun mereka tidak bergeming. Para pengusaha media yang merasa kurang puas dengan kebijakan ini merencanakan akan melakukan audensi dengan pak Pj Gubrrnur, satu-satunya jalan kita harus menghadap pak Pj Gubenur agar pengelolaan anggaran publikasi dikembalikan pengelolaannya ke OPD masing-masing, kata Edi Gunawan wartawan Sketsa. ( Ipenk )
