Suara Rakyat-id JAKARTA – Penghentian sementara kendaraan feeder Damri yang menghubungkan penumpang dari stasiun kereta api di Kota Banjar ke Kabupaten Banjar masih belum selesai.
Adapun penghentian ini dikarenakan adanya protes dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banjar.
Feeder Damri ini seharusnya sudah beroperasi sejak 17 Maret 2025 lalu, tetapi diberhentikan karena adanya gejolak protes.
“Jadi begini, ini kan jalan ini adalah jalan milik negara,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Selasa (25/3/2025).
Meski begitu, Dedi memastikan akan mengumpulkan semua fakta-fakta yang sebenarnya.
Mengingat, sampai saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti bagaimana penolakan hingga akhirnya sampai menghentikan operasional.
“Dan kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan kan pasti memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya nanti akan lihat dulu urgensinya apa penolakan itu,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah, dirinya akan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Termasuk dalam persoalan ini, jika nantinya dengan kehadiran feeder ini mempermudah masyarakat untuk ke Kabupaten Pangandaran maka dirinya akan membela.
“Kalau saya sebagai gubernur, apa pun kebijakan yang itu memberikan keringanan dan layanan yang baik bagi masyarakat pasti saya dampingin, saya support,” ucap Dedi.
Dengan begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut.
“Nanti kita lihat problem utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, wilayah Pangandaran merupakan primadona apalagi menjelang libur lebaran. Sehingga, akses harus dibuka seluas-luasnya.
“Yang pasti kami akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat wisatawan. Karena bagaimanapun juga wisatawan ini kan butuh akses ya kan, butuh juga transportasi yang memang representasi dan kami berupaya keras ke arah sana,” ujar Benny, dalam ketegangannya.
Menurut Benny, penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan. Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran, menjelaskan bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.
Meskipun demikian, mereka tetap berusaha mempersiapkan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, Damri telah siap untuk mengatasi masalah ini.
“Damri sendiri tidak memiliki masalah. Namun, Organda sebenarnya belum sepenuhnya siap,” ujarnya.
Benny menyadari penolakan terhadap Damri dapat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.
Dengan demikian, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta Dinas Perhubungan.
“Setiap kebijakan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada solusi. Masalah ini akan terselesaikan,” ungkapnya.(Kim/SR-ID)
