Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan bahan makanan di pasar atau harga yang terjangkau di tingkat konsumen. Di balik setiap bahan pangan yang tersaji di meja makan masyarakat, terdapat rantai panjang yang dimulai dari proses produksi, distribusi, hingga berbagai kebijakan pemerintah untuk memastikan pasokan tetap terjaga.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, rantai tersebut bahkan dimulai dari laut, tempat jutaan nelayan menggantungkan hidup sekaligus menjadi penyedia salah satu sumber protein utama masyarakat.
Oleh karena itu, memperkuat ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga di hilir. Penguatan sektor produksi, khususnya di wilayah pesisir, juga menjadi bagian penting agar pasokan pangan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kesejahteraan pelaku usaha pangan ikut meningkat.
Laut sebagai Titik Awal Ketahanan Pangan
Pentingnya sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan tercermin dari tren konsumsi ikan nasional yang terus meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan konsumsi ikan masyarakat naik dari 54,56 kilogram per kapita per tahun pada 2020 menjadi 58,91 kilogram per kapita per tahun pada 2024.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa ikan semakin menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peningkatan konsumsi juga menuntut ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Artinya, produktivitas nelayan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional.
Sebagai upaya memperkuat sektor hulu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Program ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, gudang beku (cold storage), bengkel kapal, sentra kuliner, hingga kios perbekalan nelayan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas melaut dan menjaga kualitas hasil tangkapan.
Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, mengatakan seluruh pembangunan fisik tahap pertama telah rampung.
“Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026. Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian pada Jumat (08/05/2026).
Penguatan sektor nelayan juga dilakukan melalui rencana penyaluran 1.582 unit kapal ikan yang akan diberikan secara bertahap melalui koperasi nelayan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” kata Presiden Prabowo pada Peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026.
Berbagai upaya tersebut juga diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan NTN sempat meningkat dari 116,23 pada Januari menjadi 122,28 pada April 2026 sebelum berada di level 118,39 pada Mei 2026. Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa secara umum daya beli nelayan masih berada pada kondisi yang relatif baik karena pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan.
Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga
Produksi yang meningkat perlu diikuti distribusi yang baik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Hasil tangkapan nelayan maupun komoditas pangan lainnya tetap harus dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pangan pada Maret 2026 menurun menjadi 1,58 persen dibandingkan Februari yang mencapai 2,50 persen. Sementara inflasi umum secara bulanan tercatat sebesar 0,41 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa inflasi Maret masih didorong oleh komponen harga bergejolak yang didominasi komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
“Inflasi Maret tahun 2026 sebesar 0,41 persen. Ini terutamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 0,27 persen,” pada Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih berada dalam koridor yang terkendali melalui berbagai instrumen stabilisasi pangan.
Memastikan Pangan Tetap Terjangkau
Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, pemerintah menjalankan berbagai program stabilisasi, mulai dari penyaluran bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pada periode Juli–September 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), masing-masing sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan.
Penyaluran tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 tahun 2026 sebagai basis data terbaru agar bantuan semakin tepat sasaran.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan mengacu pada pembaruan data terbaru yang telah dirilis Badan Pusat Statistik.
“DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut akan merujuk pada rilis terbaru BPS (DTSEN versi 3),” katanya, Senin (13/7/2026).
Sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026, pemerintah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.884 kali di 38 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Di saat yang sama, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 457 ribu ton atau 55,22 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan untuk menjaga pasokan, keterjangkauan harga, sekaligus daya beli masyarakat.
“Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” imbuhnya
Rantai Ketahanan Pangan yang Saling Terhubung
Ketahanan pangan dibangun melalui rantai yang saling terhubung, mulai dari nelayan yang memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas, sistem distribusi yang semakin baik, hingga berbagai kebijakan yang menjaga agar bahan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.
Ketika rantai tersebut berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut, tetapi juga oleh jutaan keluarga Indonesia yang setiap hari mengandalkan ketersediaan pangan di meja makan.
Di situlah ketahanan pangan menjadi lebih dari sekadar target pembangunan, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
