Medan, Suara-Rakyat.id
Satu per satu tabir dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah kembali terbuka. Kali ini, sorotan publik tertuju pada penahanan Irwan Peranginangin alias IP, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II periode 2020–2023. Ia resmi ditahan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) atas dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I (dahulu PTPN II) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dan PT Ciputra Land.
Penahanan tersebut menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan aset Negara yang menyeret nama-nama besar di dunia perkebunan BUMN. Dalam kasus ini, Irwan diduga menginbrengkan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II ke PT NDP tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.
Tersangka IP diduga menginbrengkan sebagian aset berupa lahan HGU milik PTPN II kepada PT NDP tanpa memperoleh persetujuan pemerintah,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Sumut, Arif Kadarman, dalam konferensi pers.
Tak hanya berhenti di situ, dari hasil penyidikan, ditemukan pula bahwa atas kerja sama tersebut diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban kepada Negara. Akibatnya, sekitar 20 persen aset Negara dari total luas HGU berubah status dan berpindah kepemilikan secara tidak sah.
Kejati Sumut menelusuri adanya peran sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam rentang waktu 2022–2025, sejumlah pejabat seperti Kepala Kantor BPN Wilayah Sumatera Utara (AKS) dan Kepala BPN Deli Serdang (ARL) diduga turut berperan dalam penerbitan sertifikat tersebut.
“Perbuatan tersangka bersama sejumlah pihak di lingkungan BPN telah mengakibatkan hilangnya aset Negara sebesar 20 persen dari seluruh luas HGU yang diubah menjadi HGB,” tegas Arif.
Penahanan terhadap Irwan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sumut Nomor: Print-24/L.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 7 November 2025. Selama 20 hari ke depan, Irwan akan ditahan di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Irwan Peranginangin dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal ini dikenal memiliki ancaman pidana yang berat, termasuk hukuman penjara maksimal seumur hidup dan denda miliaran rupiah. (Syahdan/Red)
