Resume Materi Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten 2025–2029.

Banten- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) rancang renstra dengan penekanan pada arah strategis, data pendukung dan berkaitan dengan visi-misi Gubernur.

Fokus Utama Renstra DLHK 2025–2029

Visi Substansial:
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup, kelestarian hutan, dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Renstra ini selaras dengan Misi 5 RPJMD 2025–2029 Provinsi Banten, yaitu mendukung Program Unggulan “Banten Bagus, Banten Kuat” yang dicanangkan Gubernur Banten Andra Soni.

Arah Kebijakan Strategis DLHK

1. Pengendalian Kerusakan Lingkungan & Emisi Karbon • Rehabilitasi lahan kritis dan kawasan rawan bencana ekologi. • Penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon (PRK). • Monitoring ISPU dan perluasan jaringan AQMS.
   2. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
      • Penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan.
      • Pemanfaatan sistem informasi lingkungan dan pemetaan ekologis.
   3. Pengelolaan Hutan Lestari dan Berbasis Masyarakat
      • Revitalisasi perhutanan sosial dan agroforestry.
      • Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air.
   4. Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu
      • Integrasi kebijakan dengan sistem SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).
      • Target pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% pada tahun 2029.
   5. Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima
      • Digitalisasi pelayanan perizinan lingkungan.
      • Transparansi data kualitas udara, air, dan status pencemaran.

Data dan Target Utama
• Luas lahan kritis di Banten ±197.000 ha; target rehabilitasi bertahap hingga 20% selama 2025–2029.
• Cakupan layanan pengelolaan sampah baru 65% (2024); ditargetkan mencapai 85% pada 2029.
• Kualitas udara di wilayah Tangerang Raya sudah masuk kategori tidak sehat pada hari-hari tertentu menurut AQMS dan IQAir, mendesak penguatan sistem pemantauan.

Keterkaitan dengan Visi-Misi Gubernur Banten

Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya:
• Keadilan ekologis sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
• Pemulihan wilayah adat dan konservasi hulu DAS sebagai tanggung jawab generasi kini untuk generasi mendatang.
• Kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui program nasional seperti Gerakan Indonesia Menanam oleh Presiden Prabowo.

DLHK berkomitmen menjadi katalisator dalam pelaksanaan visi ini dengan pendekatan transformatif, berbasis komunitas, dan teknologi. (ADV)