JAKARTA, 19 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dukungan kementerian
pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan
penyediaan infrastruktur dasar pendukung.
“Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada
pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air
bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita
bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ujar Menteri
Dody.
Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026,
Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi,
termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh
Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi,
mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap
pengerjaan.
Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas
umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi
Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan
selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going).
Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan
dua puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur
dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur
setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur
sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa kedua bangunan tersebut harus
direlokasi dan dibangun baru.
“Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena
kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan
lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat
pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan
menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan
segera melayani masyarakat,” jelas Menteri Dody.
Kendati demikian, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru
tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Menteri Dody menegaskan,
Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan
penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan
Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, untuk menjamin higienitas dan operasional medis,
Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur
bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan
sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang,
Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin
ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan
Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh
fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara
cepat, aman, dan berkelanjutan.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
