JAKARTA, 3 Februari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh secara berkelanjutan. Seiring dengan penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan, Kementerian PU memastikan infrastruktur dasar—mulai dari konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian segera berfungsi optimal demi mendukung pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status transisi dari
masa tanggap darurat ke masa pemulihan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor
300.2/69/2026 yang berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini
menjadi landasan baru bagi percepatan penanganan dampak bencana di 14
kabupaten/kota terdampak, yaitu Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe,
Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh
Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar.
Terkait hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa
Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam setiap
tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi.
“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di
Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur
konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik
segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” ujar Menteri Dody.
Berdasarkan data hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB,
Kementerian PU telah berhasil melakukan upaya pembersihan lumpur dan material
bencana di 203 lokasi di Aceh, antara lain pada fasilitas umum, perkantoran,
sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 103 lokasi
telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses
pengerjaan intensif.
Dalam upaya pemulihan lingkungan, Kementerian PU juga telah
membersihkan dan mengangkut lebih dari 698 ton sampah serta lumpur sisa bencana
dari kawasan permukiman hingga akses jalan utama. Penanganan ini dibarengi
dengan peningkatan layanan pada 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan 10
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang kini dalam tahap pelaksanaan.
Pada sektor konektivitas, Kementerian PU berhasil memulihkan akses
di 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sehingga seluruhnya kini telah
fungsional, termasuk dua ruas yang dialihkan melalui jalur alternatif.
Penanganan jembatan juga menunjukkan progres signifikan; dari 16 jembatan
nasional yang sempat terputus, seluruhnya kini sudah fungsional. Sebagian
jembatan ditangani menggunakan Jembatan Bailey, sementara 8 jembatan sedang
dalam proses pembangunan permanen.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih jangka panjang, Kementerian
PU menangani 71 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dengan
total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah beroperasi
kembali dengan kapasitas layanan 1.595 liter/detik. Selain itu, pembangunan
sumur bor terus dikebut; dari target 24 sumur bor air dalam, 10 unit telah
rampung dan 14 unit lainnya masih dalam pengerjaan, ditambah dengan pembangunan
sumur bor dangkal untuk masyarakat.
Selama masa transisi, Kementerian PU tetap menyiagakan layanan
sarana prasarana darurat. Sebanyak 301 unit sarana air bersih dan sanitasi
telah dikerahkan, terdiri dari 15 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile,
17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 4 unit IPA Reverse Osmosis (RO),
49 toilet portabel, 30 toilet darurat, dan 46 toren air.
Terkait penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak,
Kementerian PU membangun Hunian Sementara (Huntara) di 11 lokasi yang tersebar
di 4 kabupaten. Fasilitas ini ditargetkan menampung 972 Kepala Keluarga (KK).
Saat ini, progres fisik di beberapa lokasi telah mencapai 100%, di mana 84 KK
sudah mulai menempati hunian tersebut, sementara lokasi lainnya masih dalam
tahap konstruksi bertahap.
Guna memastikan percepatan penanganan, Kementerian PU masih
menyiagakan 815 personel di lapangan, yang terdiri dari 355 personel internal
PU dan 460 personel BUMN, dengan dukungan 581 personel TNI serta partisipasi
aktif masyarakat.
Operasional di lapangan didukung oleh alat berat sebanyak 1.044
unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN) serta ketersediaan 2.447 unit
bahan kebencanaan, termasuk geobag, aramco, dan steel
sheet pile.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan fase transisi menuju
rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
