BANJARBARU, 13 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II sebagai kelanjutan dari penyelesaian renovasi Tahap I. Dimulainya kegiatan ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dipimpin langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, di kawasan Sekolah Rakyat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).
Pembangunan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam
menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses
pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh
Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan
infrastruktur pendidikan ini mutlak diperlukan.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Setelah kita
menyelesaikan Sekolah Rakyat Tahap I, kita langsung melangkah ke pembangunan
Tahap II. Kita targetkan seluruhnya selesai pada Juni 2026 agar dapat digunakan
saat tahun ajaran baru,” ujar Menteri Dody.
Dalam arahannya, Menteri Dody menekankan bahwa proyek ini tidak
boleh sekadar mengejar target waktu, tetapi harus mengutamakan kualitas
bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan. Infrastruktur pendidikan yang dibangun
harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan tertinggi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak boleh main-main dalam
pembangunan infrastruktur. Pekerjaan harus selesai tepat waktu, dikerjakan
dengan sungguh-sungguh, dan menghasilkan sekolah yang kuat, aman, dan nyaman.
Ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat membentuk masa depan anak-anak kita,”
tegas Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah
Rakyat merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.
“Tugas kita sangat mulia. Kita mulai memutus rantai kemiskinan
dari pendidikan. Semoga Sekolah Rakyat menjadi cahaya dan harapan baru bagi
anak-anak yang membutuhkan,” kata Menteri Dody.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 102 kabupaten/kota pada 32 provinsi. Total anggaran yang
dialokasikan mencapai Rp26,24
triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2025–2026. Skema pembangunan dilakukan melalui kontrak
tahun jamak (multi years contract) guna menjamin kualitas dan
keberlanjutan infrastruktur.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma
Staniarto, menjelaskan bahwa desain Sekolah Rakyat Tahap II telah dirancang
dengan standar teknis yang komprehensif, mencakup aspek keselamatan, kesehatan,
serta kemudahan akses.
“Seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dibangun dengan memperhatikan
aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Kita optimis
akhir Januari 2026 seluruh fondasi sudah selesai dibangun,” jelas Dirjen Bisma.
Setiap unit Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di atas lahan
seluas minimal 5 hektare.
Kawasan ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi
antara lain dengan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan
guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga,
serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan
pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II bersinergi dengan kementerian dan lembaga
terkait. Pengawasan ketat juga dilakukan agar seluruh tahapan berjalan tepat
mutu dan tepat waktu, sehingga Sekolah Rakyat dapat segera berfungsi sebagai
sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
