PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terkait Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (5/2), bertempat di The Westin, Jakarta.
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh EVP Daop 1 Jakarta Wahyu Cahyono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian Jaya, serta dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Elina Sari, Asisten Intelijen Hutamrin, Asisten Tindak Pidana Umum Sjafrianto Zuriat Putra, Asisten Tindak Pidana Khusus Nauli Rahim Siregar, serta Asisten Pemulihan Aset Suroto.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu langkah strategis KAI dalam upaya penyelamatan dan penanganan aset perusahaan yang bermasalah, khususnya yang berada di wilayah kerja Daop 1 Jakarta. Melalui sinergi ini, KAI berharap proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dilakukan secara lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, KAI juga telah beberapa kali menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri di wilayah Jakarta dalam rangka penyelesaian permasalahan aset. Beberapa di antaranya adalah penanganan aset KAI di Kawasan Pecenongan, Kawasan Kramat, dan sejumlah lokasi lainnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik antara Kejati dengan KAI sebagai salah satu BUMN. Menurutnya, sebagai BUMN yang legendaris, KAI memiliki aset yang tersebar luas di seluruh wilayah kerjanya, termasuk di wilayah Daerah Khusus Jakarta, sehingga aset-aset tersebut harus diselamatkan dan dijaga pemanfaatannya.
“Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta siap mendukung dan membantu KAI dalam menjaga serta mengamankan aset-aset tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, EVP Daop 1 Jakarta Wahyu Cahyono menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi wujud komitmen KAI dalam menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola perusahaan.
“Kami menyadari bahwa pengelolaan aset KAI, khususnya di wilayah Daop 1 Jakarta, memiliki tantangan yang cukup kompleks. Melalui kerja sama dengan Kejati Daerah Khusus Jakarta, kami berharap penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat berjalan lebih efektif, sehingga aset KAI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, KAI Daop 1 Jakarta optimistis upaya pengamanan dan penertiban aset perusahaan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi yang solid dengan aparat penegak hukum.
Franoto WIbowo
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
