Serang, Suara-rakyat.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) bersama DPRD Provinsi Banten menggelar lokakarya Kolaborasi di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten, Kota Serang pada Selasa, 28 Maret 2023.
Kegiatan bertajuk “Optimalisasi Bantuan Keuangan Provinsi bagi Akselerasi Pembangunan Desa di Banten (Pencapaian SDGs dan Peningkatan Nilai IDM)” itu adalah agenda perdana lokakarya Kolaborasi antara DPRD Banten dan KMSB.
Ke depannya, masih banyak tema-tema yang akan dibahas DPRD Banten dan KMSB lewat agenda lokakarya Kolaborasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat.
Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada mengatakan, kegaitan lokakarya Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi DPRD Banten.
Dirinya mengapresiasi DPRD, lantaran telah diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikiran.
“Kebetulan Ketua DPRD-nya Andra Soni, sehingga kegelisahan kami diakomodir dan munculah gagasan untuk dilakukannya kerjasama, Kolaborasi antara KMSB dan DPRD,” kata Uday Suhada dalam sambutannya.
Kaitan dengan lokakarya kali ini Uday menyampaikan, jika persoalan desa di Banten dari waktu ke waktu tak akan pernah habis. Untuk itu bahasan tentang bantuan desa di Provinsi Banten lewat kegiatan ini kata dia, bisa lebih diperdalam.
“Kita tahu persoalan desa dari waktu ke waktu terus bertambah. Apakah kita sudah memberikan perhatian lebih kepada desa? Jika dibandingkan dengan provinsi lain, sangat jauh. Bahkan Banten baru mampu memberikan Bankeu Rp60 juta per desa, padahal provinsi lain sudah ada yang di atas Rp200 juta per desa,” ungkapnya.
“Dana Rp60 juta itu disebut besar juga tidak, disebut kecil juga tidak. Tetapi bagaimana itu tepat guna dan tepat sasaran,” sambung Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) ini.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni menegaskan, melalui agenda lokakarya Kolaborasi ini pihaknya ingin semakin menujukkan bahwa DPRD Banten merupakan lembaga representasi rakyat.
“Untuk itu, berbagai masukan dan keresahan kaitan desa bisa disampaikan lewat lokakarya Kolaborasi tersebut,” Katanya.
Andra menyebutkan, hasil dari lokakarya, pihaknya bisa mendapatkan rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Dalam kesempatan itu, politisi Gerindra ini juga menyinggung terkait besaran bantuan Pemprov Banten untuk desa di tahun 2023 ini.
Menurutnya, bantuan Rp60 juta per desa jangan lagi dijadikan perdebatan, padahal tahun 2023 ini mengalami penambahan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Nggak ada lagi ukurannya hanya Rp60 juta. Seakan-akan kecil banget. Padahal, jalan dan rumah sakit yang dibangun Pemprov Banten juga untuk mendekatkan fasilitas kepada masyarakat,” kata Andra.
Kendati begitu, Andra berharap agar lokakarya Kolaborasi ini dapat berjalan dengan maksimal, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang membangun.
“Yang penting kita bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah. Terima kasih telah membantu pemerintah,” katanya.
Diketahui dalam lokakarya Kolaborasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten, instansi vertikal, perguruan tingga, asosiasi, Ormas, OMS, OKP dan mitra pembangunan media.
