Pandeglang, Suara-Rakyat.ID – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pandeglang menggelar acara sosialisi Tatacara Pemenuhan Dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati 2024, Selasa (7/5/2024) di salah satu hotel di Pandeglang.
Selain para Komisioner KPUD Banten dan Pandeglang, dalam forum tersebut nampak hadir pula jajaran Muspida, para LO dari 3 bakal calon perseorangan, pengurus Ormas/Organisasi Kepemudaan, serta satu-satunya bakal calon Bupati Uday Suhada.
Ditemui usai acara, Uday Suhada merasa optimis Timnya akan mampu memenuhi persyaratan setidaknya menginput 75.000 KTP pendukungnya dalam waktu cepat, dimana harus sudah masuk semua melalui Sistem Pencalonan (Silon) yang disediakan oleh KPUD maksimal tanggal 12 Mei. “InsyaAllah tim saya mampu memenuhi persyaratan awal itu sesuai jadwal yang ditetapkan KPU” jawabnya, optimis.
Uday Suhada juga mengapresiasi Penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam Pilbup yang akan digelar 27 November nanti. “KPUD telah memberi ruang kepada masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam proses pesta rakyat ini. Maka sudah semestinya kita manfaatkan ruang demokrasi ini dengan baik. Agar rakyat diberi perspektif lain selain jalur Parpol. Semakin banyak figur yang muncul, maka akan semakin sehat iklim demokrasi di daerah kita” ujar Uday.
Ditanya soal program yang akan ditawarkannya kepada rakyat Pandeglang, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi Banten ini, menjelaskan bahwa masalah di Pandeglang masih berkutat pada persoalan dasar. “Karena itu prioritas utama untuk kampung halaman kita adalah pembangunan jalan yang mayoritas rusak, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dasar dan ekonomi masyarakat desa. Kebutuhan rakyat itu gak muluk-muluk kok.” ujar Uday.
Menurutnya, program utamanya itu bisa direalisasikan dengan cara berkolaborasi. “Jadi, meminimalisir praktek korupsi dan memberantas pungli, mengembalikan Pandeglang sebagai lumbung pangan dan program lainnya yang saya tawarkan kepada rakyat Pandeglang, harus dilakukan secara bersama-sama, harus berjamaah. Tapi bupatinya juga harus punya inovasi, berfikirnya harus out of the box. Sebab kita tidak bisa hanya mengandalkan pada APBD yang hanya 2,7 trilyun rupiah. Itupun hanya 1,1 trilyun, karena sekitar 60% dipakai untuk belanja Rutin dan Belanja Pegawai” tutupnya. (*)
