SERANG, Suara-Rakyat. ID- Menjelang habisnya masa jabatan Pj. Gubernur Banten Al-Muktabar pada 12 Mei 2024 mendatang, terungkap bahwa pihak APDESI Banten tidak serta-merta menyetujui Al-Muktabar kembali dikukuhkan sebagai Pj. Gubernur Banten oleh pihak DPRD Prov. Banten hingga sampai ada terpilihnya kembali Gubernur yang baru. Seperti yang dilansir dari TRIBUNBANTEN. COM. Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Banten mengkritik usulan nama Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten.
Nama Al Muktabar kembali diusulkan DPRD Banten untuk mengisi jabatan Pj Gubernur Banten yang akan mengalami kekosongan pada 12 Mei 2024.
Ketua Apdesi Banten, Uhadi menilai DPRD Banten terlalu terburu-buru dalam mengusulkan nama Al Muktabar sebagai Pj Gubernur.
“Dan ini terkesan sepihak tanpa menerima masukan dari pihak lain,” kata Uhadi dalam pesan instan yang diterima, Senin (22/4/2024).
Menurut Uhadi, harusnya DPRD Banten meminta pendapat terlebih dahulu pada sejumlah pihak, seperti Akademisi, Tokoh Masyarakat, termasuk Apdesi.
“Harusnya minta pendapat dulu bagaimana kinerja Pak Muktabar selama 2 tahun menjabat Pj Gubernur Banten,” ujar dia.
Sebab kata Uhadi, selama 2 tahun Al Muktabar belum membawa perubahan signifikan untuk Banten, terutama dalam segi infrastruktur jalan dan kesehatan.
Meskipun lanjut dia, Pemerintah Provinsi Banten telah mengucurkan ribuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ke setiap desa di Banten setiap tahun.
Namun masih ada desa yang menyandang status tertinggal karena sebaran PSU tidak merata, sebab Al Muktabar hanya fokus kepada kuantitas.
“Sedangkan kualitas pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan tidak dimaksimalkan,” ungkapnya.
Kemudian di sisi kesehatan, lanjut Uhadi, masyarakat di pedesaan masih sulit mengakses fasilitas kesehatan lantaran Rumah Sakit Labuan dan Cilograng yang dibangun Pemerintah Provinsi Banten belum berfungsi.
“Anggaran yang sudah digelontorkan di dua RS itu ratusan miliar, tapi saat ini belum difungsikan juga,” ungkapnya.
Terpisah Sekretaris Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendagri kaitan usulan DPRD Banten tersebut.
Sebab kata Rafik, Apdesi Banten merasa kecewa pada DPRD yang secara sepihak mengajukan nama Al Muktabar ke Kemendagri.
“Kita mungkin akan ke Kemendagri untuk meminta tidak terburu-buru mengambil keputusan menunjuk Pj Gubernur Banten,” singkat Rafik.(Red-SR)
Sumber:TRIBUNBANTEN.COM
