SERANG, Suara-Rakyat.ID- Dinas Sosial Provinsi Banten memberikan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas relawan KSB yang dilaksanakan di BBPPKS (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial RI di Lembang Bandung, dari tanggal 20 s.d 23 Mei 2024. Ada sebanyak 50 orang dari Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten/ Kota se-Banten. “Ini dalam rangka mengupayakan mitigasi bencana secara maksimal. Apalagi letak geografis Banten berada dalam kategori rawan bencana. Sehingga dalam menghadapi hal tersebut, tentunya diperlukan mitigasi bencana yang kuat. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang tanggap bencana,” ucap Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana, Selasa (21/5/2024).
Melalui KSB, kata Nurhana Dinsos Provinsi Banten berupaya untuk meningkatkan kemampuan Relawan KSB dalam melaksanakan tugas sebagai relawan kebencanaan di Provinsi Banten. “Para relawan yang berasal dari kalangan masyarakat melalui wadah KSB ini diberikan pembekalan materi, serta pelatihan peningkatan kapasitas tentang penanganan bencana, mulai dari prabencana, saat bencana dan pasca bencana, serta penguatan kelembagaan masyarakat Kampung Siaga Bencana,” kata Nurhana.
Kadinsos juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas KSB adalah salah satu langkah sistematis Dinas Sosial dalam melaksanakan kemampuan mitigasi bencana yang melibatkan seluruh relawan KSB yang berasal dari unsur masyarakat langsung. “KSB adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa dalam rangka mengantisipasi dan menyiapkan warga kita untuk siap siaga terhadap bencana. Tidak hanya pemerintah pusat dan Provinsi tetapi peran pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu dalam penanganan bencana,,” ujarnya.
Sedangkan pelatihan dan penguatan relawan KSB, lanjut Nurhana pihaknya berharap para relawan dapat menjadi garda terdepan di masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, yang tidak hanya saat terjadi bencana. Tapi terlibat dalam upaya pencegahannya. “Semoga para relawan dapat berdedikasi dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan Kemensos dan pemerintah Provinsi dengan baik, tidak hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana berupa mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya
PLT kepala Bidang Perlindungan sosial Dinsos Provinsi Banten Irma Muliasari Bersamaan dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas KSB, dilakukan setiap tahunnya, hal ini untuk menumbuhkan kesiapsiagaan pada relawan KSB, yang selalu bergerak dan menjadi garda terdepan dalam penanganan kebencanaan yang terjadi di masyarakat, KSB di provinsi Banten ada 67 KSB dengan anggota setiap KSB 60 orang. “Pertemuan ini dilaksanakan rutin setiap tahun, untuk mengaitkan kemampuan serta kolaborasi antara KSB yang berada di Provinsi Banten. Kemudian untuk lebih proaktif dalam melaksanakan tugas sebagai relawan kebencanaan, terutama dalam melaksanakan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi risiko bencana di wilayah masyarakat itu sendiri, bencana alam maupun non alam,” katanya
Salah seorang peserta pelatihan yang juga ketua Forum KSB Kabupaten Pandeglang, Beni Madsira menyampaikan penguatan dan peningkatan kapasitas. Kelembagaan yang dilaksanakan Dinsos Provinsi Banten sangat berarti bagi relawan KSB. Dengan adanya kegiatan ini relawan KSB akan teringat kembali bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai relawan kebencanaan yang berada di bawah binaan Dinas Sosial. KSB menjadi garda terdepan dalam menangani kebencanaan di masyarakat, karena KSB diambil dari masyarakat langsung sehingga sangatlah perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas relawan KSB. “Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Banten yang sudah perhatian terhadap relawan KSB. Sehingga KSB rutin setiap tahun dilaksanakan pertemuan dan peningkatan kapasitas, yang jelas kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami relawan KSB. Semoga kami bisa melaksanakan tugas untuk membantu masyarakat, terutama dalam menangani kebencanaan,” katanya..
“Tentu Dinsos berkepentingan untuk mendukung RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Diharapkan kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Nurhana. ***
Red-SR/Abu. S/dinsosprov